NAME : Desi Nuri Novita Sari
(11611882) and Kris Puji Astuti
(14611014)
CLASS : 4SA05
ASSIGMENT: MS. MILA SOFTSKILL 1
-TEKS
ASLI-
Jokowi OKs moves to prop rupiah
President
Joko “Jokowi” Widodo has approved the proposals from the Finance Ministry and
other relevant government agencies to provide fiscal and non-fiscal incentives
to help Indonesia mitigate the impact of the sharp fall in the rupiah against
the US dollar.
Coordinating
Economic Minister Sofyan Djalil said in Jakarta on Friday that the incentive
program would include tax allowances, a temporary dumping duty, the extension
of visa-free facilities to four more countries and an increased use of biofuels
in the nation’s energy mix.
With
regard to tax, the government planned to provide incentives for various
companies, including companies that exported more than 30 percent of their
total production and firms that reinvested their dividends in Indonesia,
instead of repatriating them, he said.
In order
to protect local companies from the influx of cheap foreign goods, the
government would also impose a temporary anti-dumping duty on imported goods
suspected of being sold below market prices, Sofyan said.
“If imported
goods are suspected of being sold below their fair price, we can immediately
impose a temporary anti-dumping duty,” he said, adding that in normal
procedures, an anti-dumping duty could only be imposed after a lengthy
investigation had been conducted.
The
government had planned to introduce the incentive program after it held a
series of meetings, which involved the Finance Ministry, Industry Ministry,
Office of Coordinating Maritime Affairs Minister and Bank Indonesia (BI) among
others on Friday, but they were delayed as the drafting of part of the program
had not been completed. President Jokowi will instead officially launch the
incentive program on Monday.
The tax
allowances will involve the expansion of existing fiscal facilities while some
of the other incentive programs are not really new, for example the visa-free
facility, which was implemented late last year.
The
chairman of the Investment Coordinating Board (BKPM), Franky Sibarani said that
as part of the program, export-oriented companies would be eligible to get a
tax allowance in the form of a reduction of their taxable income so that they
would be more competitive in competing with companies from other emerging
countries in the world market.
In
addition to the export-oriented companies, those companies with large foreign
investments would also benefit from tax allowances, he said in a statement.
At
present, Indonesia offers tax allowances that cut taxable income to 30 percent
of total investment realized over six years, accelerates depreciation and
amortization, charges tax of up to 10 percent for offshore taxpayers and
carries forward losses from five to 10 years.
Franky
said the fiscal incentives would be implemented in April.
“Textile,
furniture and footwear producers will be given priority to benefit from the
fiscal incentives, because they all meet the criteria,” he said.
In
addition to such tax allowances, foreign companies that reinvest their profits
in the country or for the production of import-substitute products would also be
given an income-tax allowance for two years.
“The BKPM
will also give priority to food industries, especially those that support
self-sufficiency in beef production,” he said in a statement.
Finance
Minister Bambang Brodjonegoro said that the four policies were expected to help
narrow the country’s current-account deficit (CAD) to between 2.5 percent and 3
percent of the gross domestic product (GDP), a view that is strongly held by
the central bank as well.
Bank
Danamon economist Dian Ayu Yustina lauded the government’s plans, even though
she acknowledged that the policies were not new. “They are just improvements
and adjustments here and there,” she said.
She
predicted that the tax incentive on dividends would be the policy that achieved
the fastest results to help guard the rupiah compared to the others, with a
large potential dollar supply from the dividend reinvestments.
The
rupiah, Asia’s worst-performing currency this year, dropped 1.7 percent this
past week to Rp 13,198 against the US dollar, prices from local banks show, the
biggest weekly drop in seven months after the central bank signaled it would
tolerate further weakness, reported Bloomberg.
“We hope
the government and Bank Indonesia seriously handle the exchange rate, since if
it penetrates 14,000 rupiah per dollar it would cause chaos in the market,”
said Iwan Lukminto, the vice president director of textile company PT Sri
Rejeki Isman as quoted by Bloomberg.
-Translate-
Jokowi
Mengadakan pergerakan untuk menopang rupiah
Presiden
Joko "Jokowi" Widodo telah menyetujui usulan dari Kementerian
Keuangan dan instansi pemerintah terkait lainnya untuk memberikan insentif
fiskal dan non-fiskal untuk membantu Indonesia mengurangi dampak dari penurunan
tajam nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Menteri
Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, di Jakarta, Jumat mengatakan bahwa
program insentif akan mencakup tunjangan pajak, tugas pembuangan sementara,
perpanjangan fasilitas bebas visa untuk empat negara lebih dan peningkatan
penggunaan biofuel dalam bauran energi nasional.
Bersangkutan
dengan pajak, pemerintah berencana memberikan insentif bagi berbagai
perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan yang mengekspor lebih dari 30 persen
dari produksi dan perusahaan yang diinvestasikan kembali dividen mereka di
Indonesia totalnya, bukan memulangkan mereka, katanya.
Untuk
melindungi perusahaan lokal dari masuknya barang asing murah, pemerintah juga
akan memberlakukan bea masuk anti-dumping sementara pada barang impor diduga
dijual di bawah harga pasar, kata Sofyan.
"Jika
barang impor yang diduga dijual di bawah harga wajarnya, kita bisa langsung
memberlakukan bea masuk anti-dumping" katanya, menambahkan bahwa dalam
prosedur normal, bea masuk anti-dumping hanya dapat dikenakan setelah penyelidikan
panjang telah dilakukan.
Pemerintah
telah merencanakan untuk memperkenalkan program insentif setelah mengadakan
serangkaian pertemuan, yang melibatkan antara lain Kementerian Keuangan,
Kementerian Perindustrian, Kantor Koordinator Kelautan Menteri dan Bank Indonesia
(BI) pada hari Jumat, tapi mereka tertunda karena penyusunan bagian dari
program belum selesai. Presiden Jokowi malah akan secara resmi meluncurkan
program insentif pada hari Senin.
Potongan
pajak akan melibatkan perluasan fasilitas fiskal yang ada sementara beberapa
program insentif lain tidak benar-benar baru, misalnya fasilitas bebas visa,
yang dilaksanakan akhir tahun lalu.
Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani mengatakan bahwa
sebagai bagian dari program, perusahaan berorientasi ekspor akan memenuhi
syarat untuk mendapatkan tunjangan pajak dalam bentuk pengurangan penghasilan
kena pajak mereka sehingga mereka akan lebih kompetitif dalam bersaing dengan
perusahaan dari negara-negara berkembang lainnya di pasar dunia.
Selain
perusahaan berorientasi ekspor, perusahaan-perusahaan dengan investasi asing
yang besar juga akan mendapat manfaat dari tunjangan pajak, katanya dalam
sebuah pernyataan.
Saat
ini, Indonesia menawarkan tunjangan pajak yang dipotong penghasilan kena pajak
sampai 30 persen dari total realisasi investasi selama enam tahun, mempercepat
penyusutan dan amortisasi, biaya pajak hingga 10 persen untuk wajib pajak luar
negeri dan membawa kerugian maju dari lima sampai 10 tahun.
Franky
mengatakan, insentif fiskal akan dilaksanakan pada bulan April.
"Tekstil,
furniture dan alas kaki produsen akan diberikan prioritas untuk memperoleh
manfaat dari insentif fiskal, karena mereka semua memenuhi kriteria,"
katanya.
Selain
tunjangan pajak tersebut, perusahaan asing yang menginvestasikan kembali
keuntungan mereka di negara atau untuk produksi produk impor pengganti juga
akan diberikan uang saku pajak penghasilan selama dua tahun.
"The
BKPM juga akan memberikan prioritas kepada industri makanan, terutama yang
mendukung swasembada produksi daging sapi," katanya dalam sebuah
pernyataan.
Menteri
Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa empat kebijakan yang diharapkan
dapat membantu mempersempit defisit current account negara (CAD) menjadi antara
2,5 persen dan 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), pandangan yang sangat
dipegang oleh bank sentral dengan baik.
Ekonom
Bank Danamon Dian Ayu Yustina memuji rencana pemerintah, meskipun ia mengakui
bahwa kebijakan itu tidak baru. "Mereka hanya perbaikan dan penyesuaian di
sana-sini," katanya.
Dia
meramalkan bahwa insentif pajak atas dividen akan menjadi kebijakan yang
mencapai hasil tercepat untuk membantu menjaga rupiah dibandingkan dengan yang
lain, dengan pasokan dolar potensi besar dari reinvestasi dividen.
Rupiah,
mata uang Asia dengan performa terburuk tahun ini, turun 1,7 persen pada minggu
lalu menjadi Rp 13.198 terhadap dolar AS, harga dari bank lokal menunjukkan,
penurunan mingguan terbesar dalam tujuh bulan setelah bank sentral
mengisyaratkan akan mentolerir kelemahan lebih lanjut, dilaporkan Bloomberg.
"Kami
berharap pemerintah dan Bank Indonesia serius menangani nilai tukar, karena
jika menembus 14.000 rupiah per dollar itu akan menyebabkan kekacauan di
pasar," kata Iwan Lukminto, direktur wakil presiden perusahaan tekstil PT
Sri Rejeki Isman seperti dikutip Bloomberg .
